Septian Adi Rownblog: PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

Sabtu, 11 Februari 2012

PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

18.40 |

Diposting oleh Septian Adi Prakoso |

Edit Entri

PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

Pers di Indonesia mengalami pasang surut, sesuai dengan kondisi politik di Negara Indonesia pada masa itu.

Perkembangan pers nasional:

Sebelum tahun 1908 = dengan perjuangan fisik
Sesudah tahun1908 = dengan menggunakan organisasi modern

Perkembangan pers di

Indonesia

Penjajahan Belanda
Periode pergerakan nasional
Pendudukan Jepang
Periode revolusi fisik ( 1945 – 1949 )

» Perjuangan mempertahankan kemerdekaan

Indonesia

· Periode demokrasi terpimpin » ORLA ( 1959 – 1966 )

· Periode orde baru ( ORBA )

· Periode reformasi

Berikut penjelasannya:

I. Periode Penjajahan Belanda

Munculnya pers di Indonesia berawal dari masa colonial Belanda. Ketika VOC menyadari manfaat pers untuk mencetak setiap aturan – aturan hukum atau perjanjian yang ditetapkan oleh pemerintahan. Karena tidak ada tenaga terampil maka VOC melakukan kontrak kerja dengan Brant. Hasil cetakannya antara lain:

· Tijboek ( sejenis kalender)

· Perjanjian Bongaya

· Literatur penginjilan

· Kitab – kitab keagamaan dan traktat lain

Pers berkembang lagi dengan penerbitan surat kabar pertama di Indonesia Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan. Surat kabar tersebut terbit selama 2 tahun, dan dilarang terbit oleh pemerintah dengan alas an diduga akan mengganggu bisnis VOC di Hindia Belanda. Dalam praktek pers pada masa ini dikontrol dan dikekang dengan ketat sehingga banyak tokoh pers yang ditangkap dan dipenjarakan.

II. Periode pergerakan nasional

Pergerakan nasional dimulai dengan lahirnya boedi utomo pada tanggal 20 mei 1908.Pers nasional pada zaman pergerakan lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers merupakan terompet dari organisasi pergerakan orang Indonesia. Surat kabar nasional menjadi semacam parlemen bagi orang Indonesia yang terjajah. Pers juga menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan merupakan refleksi dari isi hati bangsa terjajah. Jadi, pers nasional menjadi pendorong bansa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib & kedudukan.

Beberapa surat kabar pada masa pergerakan nasional:

· Harian “ Sedio Tomo”, terbitan Boedi utomo terbit di Jogjakarta berdiri Juni tahun 1920.

· Harian “Darmo Kondo” terbit di Solo dipimpin Soedarjo cokrosiswono

· Harian “Utusan Hindia” terbit di Surabaya dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto

· Harian “Fajar Asia” terbit di Jakarta dipimpin oleh H. Agus Salim.

· Majalah mingguan “Pikiran Rakyat” terbit di Bandung dipimpin Ir. Soekarno

· Majalah berkala “Daulah Rakyat” dipimpin Moh. Hatta dan Sutan Syahrir

Karena sifat dan isi pers pergerakan adalah anti penjajah maka pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia- Belanda. Salah satu cara Hindia- Belanda adalah dengan memberikan hak pada pemerintah untuk memberhangus dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan. Pada masa pers pergerakan ini berdirilah kantor berita ANTARA pada tanggal 13 Desember1937.

III. Periode pendudukan Jepang

Jepang menduduki

Indonesia

selama 3,5 tahun. Untuk menarik simpati rakyat

Indonesia

, Jepang melakukan propaganda tentang Asia Timur Raya ( 3A ). Namun propaganda itu hanya demi kejayaan Jepang, sebagai konsekuensi seluruh sumber daya di

Indonesia

diarahkan untuk kepentingan Jepang.

Pers nasional pada waktu pendudukan Jepang mengalami kenunduran sebab pers nasional pada zaman pergerakan secara sendiri – sendiri dipaksa bergabung untuk tujuan yang sama yaitu kepentingan Jepang dan bersifat pro Jepang.

Beberapa harian pada pemerintahan Jepang:

· Asia Raya ( Jakarta )

· Sinar Baru ( Semarang )

· Suara Asia ( Surabaya )

· Tjahaya ( Bandung )

Namun pada pemerintahan Jepang pers mendapat beberapa keuntungan antara lain:

· Pengalaman yang diperoleh para karyawan persbertambah yaitu dalam penggunaan bebagai fasilitas dan alat – alat pers

· Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering digunakan dan semakin luas karena Jepang berusaha menghapus bahasa Belanda

· Pengjaran bagi rakyat Indonesia untuk berfikir lebih kritis terhadap berita – berita yang disajikan oleh Jepang, memudahkan para pemimpin bangsa memberi semangat untuk melawan penjajah.

IV. Pers pada masa revolusi fisik ( 1945 – 1949 )

Pada masa ini Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia . Pada masa itu pers dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pers NICA : Pers yang diterbitkan oleh sekutu dan Belanda.

Tujuan : Mempengaruhi rakyat Indonesia agar mau menerima kembali Belanda berkuasa kembali di Indonesia.

Contoh Harian :

· Warta Indonesia ( Jakarta )

· Persatuan ( Bandung )

· Suluh Rakyat ( Semarang )

· Pelita Rakyat ( Surabaya )

· Mustika ( Medan)

2. Pers Republik : Pers yang diterbitkan oleh orang Indonesia.

Tujuan :

· Menyuarakan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang sekutu – Belanda

· Menyebarluaskan informasi mengenai proklamasi

Indonesia

· Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran nasional akan arti pentingnya kemerdekan

Contoh harian :

· Merdeka

· Sumber

· Pemandangan

· Kedaulatan Rakyat

Pada awal kemerdekaan pers dan pemerintah saling bekerja sama mempertahankan kemerdekaan

Indonesia

. Namun saat pers mulai menyerang kebijakan – kebijakan yang menyerang pemerintah dan tokoh – tokoh politik, nampaknya mereka belum bisa menerima kritikan yang pedas. Maka pemerintah mulai memukul balik pers. Konflik keduanya menjadi konflik yang permanen dan pers terpaksa harus tunduk pada kekuasaan pemerintah yang mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kemerdekaan pers pada tahu 1948. Pembatasan tersebut untuk pertama kalinya dikenakan terhadap surat kabar yang ada hubungannya dengan Front Demokrasi Rakyat ( FDR ) seperti harian Patriot, Buruh dan Suara Ibukota.

V. Pers masa demokrasi liberal ( 1949 – 1959 )

Di masa ini landasan kemerdekaan pers adalah KRIS dan UUDS 1950. Konstitusi dengan tegas melindungi kebebasan pers. Namun kebebasan pers disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang (parpol).

Contoh surat kabar:

· Pedoman ( PSI)

· Duta Masyarakat ( NU )

· Harian Rakyat ( PKI )

· Suluh

Indonesia

(PNI )

· Abadi ( Masyumi)

Masa dari partai politik adalah konsumen tertinggi pada masa itu. Jadi pada waktu itu pers bertujuan sebagai perjuangan kelompok partai. Koran umum yang terbit pada waktu itu antara lain Merdeka dan Indonesia Raya. Pada 1957 terjadi pemberangusan pers. Puncaknya, Kodam V Jakarta Raya memberlakukan ketentuan Surat Ijin Terbit ( SIT) pada tanggal 1 Oktober 1957 yang mengwali kematian pers

VI. Pers masa demokrasi terpimpin ( 1959 – 1966 )

Di awali Dekrit Presiden 5 Juli 1959. SIT diberlakukan secara terbatas dan ketat. Penerbit yang telah ada diwajibkan mengajukan permohonan SIT lagi. Pada masa ini presiden Soekarno memegang kendali atas segenap bidang kehidupan termasuk pers. Adapun beberapa ketentuan yang diberlakukan, antara lain :

· Pers berbahasa cina dilarang

· Diarahkan kepada pemulihan berlakunya UUD 1945

· Isi berita sesuai doktrin Manipol-Usdek ( Manifesto Politik UUDS, Demokrasi, Ekonomi terpimpin )

Pers dalam demokrasi terpimpin merupakan terompet penguasa dan bertugas mengagungkan pribadi pers serta mendokrinasikan manipol.

Tugas pers pada demokrasi terpimpin:

Menggerakan aksi – aksi masa yang revolusioner dengan jalan memberi penerangan, membangkitkan jiwa dan kehendak masa agar mendukung pelaksanaan manipol dan ketetan – ketetapan pemerintah yang lain.

VII. Pers masa orde baru ( 1966 – 1998 )

Di awal pemerintahan orde baru menyatakan bahwa akan menggantikan demokrasi terpimpin dengan demokrasi pancasila. Segala sesuatu dikaitkan dengan pancasila maka pers pun dikenal dengan pers pancasila yang berarti pers yang orientasi, sikap dan tingkah laku berdasarkan nilai – nilai pancasila dan UUD 1945.

Pada awal orde baru di bawah pimpinan Soeharto, hubungan pers dan pemerintahan cukup baik. Dibuktikan dengan pada tahun 1966 pemerintah mengeluarkan UU tentang pers yaitu pada UU No.11 tahun 1966 yang menjamin tidak adanya sensor dan pemberedelan, serta penegasan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat izin terbit.

Ternyata hubungan baik tersebut hanya berlangsung singkat, sejak adanya peristiwa MALARI ( peristiwa 15 Januari 1974 ) hubungan tersebut menjadi tidak baik. Hal itu karena banyak kalangan pers yang melakukan kritik pedas terhadap pemerintah yang cenderung korup dan juga mengkritisi kebijakan pembangunan pemerintah yang dirasa akan menambah ketergantungan terhadap pihak asing.

Akibatnya banyak surat kabar diberhangus. Namun karena era keterbukaan sulit dibendung. Wawasan rakyat semakin luas. Maka, tuntutan akan demokrasi pun semakin tinggi dan pers berperan menyebarkan gagasan demokrasi tersebut.

Tuntutan rakyat membuahkan hasil ketika Soeharto lengser dari jabatannya dan digantikan B.J Habibie.

VIII. Pers di masa reformasi

Pers kembali merasakan kebebasan pada masa reformasi. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi keterbukaan dan demokrasi. Pada masa ini Izin penerbitan mudah sekali diperoleh.

Insan pers mulai leluasa sejak dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.

Dalam mempertanggungjawabkan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak yaitu menolak menyebutkan identitas sumber informasi dengan tujuan melindungi sumber informasi. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan Negara dan ketertiban umum yang dinyatakan pengadilan.

Jika orde baru dan orde lama pers bertanggungjawab pada rezim yang memerintah, maka pada era reformasi pers bertanggung jawab pada profesi dan hati nurani insane pers.

Label: PKn

Septian Adi Rownblog

PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

0 komentar:

Posting Komentar

Jam berapa nih??

Labels

My Album's

Daftar Blog Saya

Popular Posts

Total Pageviews

Blog Archive

Labels

About Me

Lencana Facebook

Blog archive

Di download

Tukar Link

Blogger news

Blogger news

Michel Telo

Followers